Tiga Paslon Saling Serang Soal Reformasi Birokrasi, None Nyaris Tak Beri Kesempatan ke Wakilnya

Selasa, 24 November 2020 22:01

Paslon Pilkada Makassar saat gladi debat publik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Empat pasangan calon Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar kembali mengikuti Debat Publik Tahap II , yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, Selasa malam (24/11/2020).

Pada sesi pertama, tema debat soal reformasi birokrasi. Tiga paslon langsung terlibat aksi saling serang, yakni Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin – Rahman Bando dan Syamsu Rizal – Fadli Ananda,

Mereka saling mengungkit kesalahan saat menjabat di masa lalu, hingga program yang gagal dilakukan. Munafri Arifuddin dan Rahman Bando, misalnya. Mengungkit kekacauan birokrasi di masa pemerintahan Moh Ramdhan Pomanto yang saat itu berpasangan dengan Syamsu Rizal.

Sedangkan Syamsu Rizal yang kini menggandeng Fadli Ananda, membahas soal distribusi ASN berdasarkan perasaan pemimpin.

Begitupun dengan Moh Ramdhan Pomanto, menyerang Syamsu Rizal, dengan menyebut Makassar mengalami kemunduran di saat Syamsu Rizal menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota, saat ia harus cuti karena bertarung di Pilwali sebelumnya.

Berbeda dengan pasangan Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun Armin NH yang tak ingin ikut-ikutan menyerang kandidat lain. Sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi, None (sapaan akrab Irman Yasin Limpo) memilih untuk menjelaskan seperti apa reformasi birokrasi sebenarnya. Termasuk, pentingnya menerapkan proses digitalisasi dalam pemerintahan.

“Digital dan teknologi di pemerintahan saat ini, masih terkesan komputerisasi. Ke depan, harus lebih maju lagi dari sekedar komputerisasi,” kata None.

Dalam proses reformasi birokrasi, lanjutnya, yang paling penting adalah sinergitas antar pengambil kebijakan. Harus dipahami bahwa antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebenarnya tidak saling membawahi. Masing-masing tetap dengan dengan fungsi dan kewenangan, namun harus saling bersinergi.

“Akselerasi kinerja yang kita harapkan untuk menutup ruang yang melemahkan birokrasi, ada tiga. Yakni kelembagaan, sistem, dan SDM aparatur,” jelasnya.

Menurut None, secara kelembagaan pemerintah kota akan dikolaborasikan dengan tingkat RT. Sedangkan sistem akan menggunakan digitalisasi dengan artificial intelegencia dan big data, sehingga tidak ada lagi yang berambisi mencari penghargaan atau saling menyalahkan.

“SDM aparatur kita kuatkan dari segi leadership, mental, dan spiritual. Aparatur kita harus melayani dengan hati,” tegasnya.

Hanya saja dalam sesi pertama itu, mantan Pelaksana Tugas Bupati Luwu Timur lebih banyak berbicara. Nyaris tak memberikan kesempatan kepada wakilnya, Zunnun NH. Berbeda dengan paslon lainnya, yang secara bergantian menanggapi atau bertanya. (msn/fajar)

Bagikan berita ini:
1
5
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar