Prof Yusril Ihza Mahendra Bilang Pencopotan Anies Baswedan Tak Bisa Dilakukan Presiden apalagi Mendagri

Rabu, 25 November 2020 09:11

Yusril Ihza Mahendra

Pada prosesnya, jika jawaban gubernur tersebut tidak memuaskan para anggota dewan di daerah, maka akan muncul yang namanya pernyataan pendapat.

Hasil dari itu, disampaikan ke Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan sebagai kekuatan hukum.

“Jadi lahir interpelasi bisa dijawab, kalau tidak puas (DPRD) bisa lahir pernyataan pendapat ke Mahkamah Agung,” jelasnya.

“Tapi secara politis saya kira kecil sekali terjadi ke Gubernur DKI, tapi secara teoritis hukum bisa saja,” jelas Yusril.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Instruksi itu keluar setelah polemik kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab baik di bandara Soetta, Petamburan dan Megamendung.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun diminta klarifikasi oleh Polda Metro. Begitu juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai klarifikasi oleh Mabes Polri terkait kerumunan di Megamendung, Bogor. (pojoksatu/fajar)

Bagikan berita ini:
4
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar