Selama Jadi Menteri KKP, Ini Kebijakan Edhy yang Bertentangan dengan Susi

Edhy Prabowo (kiri) saat serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Susi Pudjiastuti (kanan) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

FAJAR.CO.ID — Sebagai penerus Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo justru kerap berbeda pendapat terkait dengan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, tidak jarang keduanya saling sindir di ruang publik. Misalnya, soal ekspor benih lobster yang kini membuatnya tersandung.

Di era kepemimpinannya, Edhy membuka kembali keran ekspor benih lobster yang dilarang pada era Susi. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Namun, menurut Edhy, kebijakan tersebut merugikan banyak nelayan. Belum lagi angka penyelundupan benih lobster sangat tinggi.

Karena itu, ketimbang menjadi selundupan yang tak menguntungkan negara, dia menilai lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan. Edhy juga menegaskan tidak menutupi apa pun dalam kebijakan ekspor benur itu. Pihaknya sudah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik. ’’Kita libatkan masyarakat untuk bisa budi daya (lobster). Muaranya menyejahterakan,’’ katanya dalam sebuah wawancara akhir tahun lalu.

Selain itu, kebijakan populis Susi terkait dengan penenggelaman kapal pencuri ikan dihapus Edhy. Aturannya diganti menjadi hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap yang bakal ditenggelamkan. Sementara itu, kapal yang ditangkap perlu diproses hukum. Setelah ada putusan hukum, kapal diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Bagi Edhy, itu jauh lebih bermanfaat.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR