Dua Pejabat Pemkot Makassar Tersandung Kasus Netralitas ASN, Ini Sanksinya


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menyeret pejabat Pemkot Makassar. Kali ini Camat Mamajang, Fadly Wellang dan Kepala Puskemas (Kapus) Perumnas Antang, Sulpiah.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri telah mengirimkan dua surat rekomendasi sanksi kepada Pemkot Makassar untuk selanjutnya memberi sanksi terhadap kedua pejabatnya. Surat ini diketahui diterbitkan KASN pada tanggal 24 November.

Kedua pejabat tersebut diberikan sanksi berbeda, Sulpiah dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Fadly Wellang diberi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 PP Nomor 42 Tahun 2004.

Dari surat yang diterima, pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Mamajang, Fadly Wellang ialah karena menyukai atau like status mengenai salah satu paslon Wali Kota di akun Facebook miliknya. Dan juga memposting gambar paslon.

Sementara, Sulpiah diketahui ikut mendampingi paslon dalam proses pendaftaran di KPU Makassar. Ia juga menggunakan atribut milik paslon tersebut.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Basri Rakhman mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Akan tetapi, pihaknya belum menerima surat rekomendasi tersebut dari KASN.

“Ada rekapan pelanggaran se-Indonesia termasuk Makassar, tapi nomor surat ji na sebut disitu. Nah itu yang belum ada sama kami, belum kita terima surat dan lihat isinya,” ungkap Basri saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Komentar


KONTEN BERSPONSOR