Pengamat: Kepengurusan MUI Mengesankan Terjadinya Pembersihan Orang Kritis

Jumat, 27 November 2020 19:37

Majelis Ulama Indonesia (MU). (Istimewa)

FAJAR.CO.ID — Hilangnya Din Syamsuddin dan Teuku Zulkarnain dalam struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesankan terjadinya pembersihan orang kritis terhadap pemerintah dalam organisasi tersebut.

Itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, Din dan Zulkarnain selama ini dikenal vokal mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke rakyat.

“Hilangnya tokoh kritis pada pemerintah, semisal Din Syamsuddin, Teuku Zulkarnain, bisa dirafsir sebagai upaya pembersihan di tubuh MUI, padahal MUI seharusnya tidak perlu risau dengan tokoh kritis semacam itu,” kata Dedi dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (27/11/2020).

Dia pun berharap, kepengurusan MUI periode 2020 sampai 2025 bisa tetap garang ke pemerintah tanpa Din dan Zulkarnain.

Setidaknya, pengurus periode 2020 sampai 2025 perlu memastikan bahwa MUI bukan alat kekuasaan pemerintah.

“Jangan sampai dengan struktur yang baru, MUI jauh lebih dekat sebagai alat kuasa penerintah, dibanding alat masyarakat dalam kemaslahatan umat,” beber dia.

Sementara itu, terkait sosok Miftachul Akhyar yang terpilih sebagai Ketua Umum MUI, Dedi mengaku tidak terkejut. Selama ini, Miftachul merupakan sosok yang sangat layak untuk menjadi Ketua Umum MUI untuk lima tahun ke depan.

“Terpilihnya Kiai Miftah tidak mengejutkan, terlebih beliau jauh hari memang dinominasikan dan layak memimpin Majelis Ulama Indonesia,” lanjutnya.

Komentar