Jelang Akhir Tahun, Setoran Pajak Pemkot Makassar Capai 93 Persen

Sabtu, 28 November 2020 16:19
Jelang Akhir Tahun, Setoran Pajak Pemkot Makassar Capai 93 Persen

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bergeliatnya kembali aktivitas ekonomi membawa angin segar terhadap realisasi pajak dan retribusi daerah. Dari target Rp813 miliar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, realisasi sudah mencapai 93 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Irwan Adnan mengatakan, pandemi Covid tidak menghalangi restribusi pajak yang masuk ke kas daerah. Bahkan, tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Mengenai pajak itu Makassar tidak ada yang kalah capaiannya. Di atas 90 persen untuk kondisi covid ini. Sudah ada tiga kota yang saya datangi rata rat 50 persen saja capaian pajaknya. Paling 60 persen paling banyak,” ungkapnya, Sabtu (27/11/2020).

Irwan optimis pihaknya bisa mencapai 100 persen retribusi pajak untuk tahun ini. Hal itu, diyakini setelah melihat beberapa sekotr yang telah kembali beroperasi seperti hotel.

“Capainnya sekarang 93 persen saya malah target 100 persen. Sebelumnya 1,7 Triliun refocusing kurang lebih 1 triliun lah , pajak kan 813 Miliar yang lainnya perusahaan daerah retribusi dan sebagainya,” bebernya.

Kata Irwan, pemasukan pajak didominasi dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan restoran yang perlahan membaik.

“Kalau hotel masih agak rendah. Apalagi kalau hiburan, itu memang masih sulit untuk saat ini. Kemudian kalau reklame itu kita lihat mulai positif,” terang Irwan.

Menurut Irwan, setoran pajak yang hampir 100 persen itu tak lepas dari beberapa stimulus yang dilakukan Bapenda. Seperti Laskar Pajar dan relaksasi pajak yang memastikan sektor sekotr usaha tetap beroperasi.

“Pada saat kita lakukan recovery ada banyak strategi yang saya jalankan. Untuk membuat mereka (perusahaan) tidak bisa bohong melakukan pengawasan laskar pajak kita data betulki dari dulu mereka buka, disuruh bayar. Kemudian program relaksasi pajak yang kita lakukan untuk menstimulus mereka untuk merecovery, kemudian kalau operasional mereka jalan ada harapan kita menarik pajak,” ucapnya.

Strategi itu, kata dia dilakukan selama tiga bulan sejak awal pandemi. Kemudian hasilnya sudah kelihatan di bulan Juni hingga saat ini.

“Itu yang saya push sebenarnya memberikan mereka relaksasi untuk mereka beroperasi. Tetapi baru kelihatan bulan 6 , sekitar tiga bulan itu saya push. Walaupun kerjanya harus ektra juga,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sebelumnya mengatakan, pemulihan ekonomi mesti seiring dengan penanganan dan pencegahan Covid-19. Meski, memang ada beberapa sektor usaha yang masih rawan bila dibuka.

“Kita menyadari pandemi ini harus kita atasi bersama. Kita tidak mau masyarakat kita terpapar, ekonomi kita juga terkapar. Jadi harus sama-sama jalan beriringan,” jelasnya.

Rudy mengaku sudah meminta instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memulihkan perekonomian di Makassar. “Tentu tetap memerhatikan kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya panti pijat, itu kan bahaya karena harus bersentuhan langsung,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

Bagikan berita ini:
5
5
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar