KPK Masih Bidik Eksportir Lobster, Perusahan Milik Andi Iwan Darmawan Aras dan Eka Sastra Dapat Izin Ekspor

Senin, 30 November 2020 10:29

Dugaan Suap Ekspor Seret Menteri KKP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap izin ekspor lobster. Termasuk mendalami perusahaan-perusahaan lain yang diduga ada dalam pusaran kasus ini.

Kasus suap ini sebelumnya menjerat eks Menteri KKP, Edhy Prabowo bersama sejumlah stafnya.

Juga, menjerat sejumlah pihak swasta dan eksportir yang melakukan suap. KPK terus melakukan pengembangan menelusuri dan mendalami keterlibatan perusahaan lain.

Juga, sudah diketahui salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor, PT Maradeka Karya Semesta. Perusahaan ini milik duo politikus Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras dan Eka Sastra. Perusahaan ini, informasinya dari Juli-September sudah mengekspor 106.850 ekor. Tujuannya Vietnam.

Sebelumnya, Iwan Aras dan Eka Sastra kompak membantah perusahaannya terlibat dalam kasus korupsi ekspor lobster. Meski keduanya mengakui perusahaannya ikut mendapatkan izin ekspor. Soal izin ekspor diklaim tak bersoal dan sudah mengikuti ketentuan yang ada.

Hanya saja, Deputi Penindakan KPK, Karyoto menegaskan, penyidikan belum selesai. Tim penyidik masih melakukan penyelidikan di berbagai tempat yang berhubungan dengan kasus ini. Salah satu kendalanya karena penyidik terbatas sehingga butuh waktu.

“Hanya ada tiga satgas. Sementara satu satgas hanya 5-7 (orang). Intinya akan diumumkan semua nanti. Jadi tidak dalam 3×24 jam semuanya bisa selesai,” ungkapnya.

Ditambahkannya, berbeda dengan pemeriksaan setelah penangkapan di bandara yang terkesan maraton. Kata dia, hal ini dilakukan karena ada batas waktu menentukan status hukum terhadap operasi penangkapan. 1×24 jam. “Makanya memang terkesan maraton. Pagi sampai pagi lagi,” bebernya.

Kata dia, dari pengembangan awal memang jelas indikasi pungutan liar dan suap. Hal itu terdeteksi adanya aliran lewat transaksi digital perbankan. Sehingga, akan ditelusuri keterlibatan perusahaan-perusahaan lain terkait kemungkinan yang juga melakukan hal sama (suap).“Akan ditelusuri. Di akta pendirian perusahaan kan jelas siapa bertanggung jawab. Siapa direktur, siapa-siapa bertanggung jawab di perusahaan. Siapa mengirim? Atas perintah siapa?” bebernya.

Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan kasus korupsi terkait ekspor lobster di KKP merupakan tipikor murni. Tak ada kaitan politik. Sehingga menurutnya jangan ditarik masuk ranah politik. “Meski ada kaitan dengan parpol, tetapi ini terkait orang per orang. Tidak ada pemeriksaaan berlebihan. Pemeriksaan dan pengeledahan dilakukan untuk mengungkap keterangan sebenar-benarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi menuturkan kebijakan ekspor benih lobster sementara dievaluasi. Sebelumnya Plt Dirjen Perikanan Tangkap sudah menerbitkan surat edaran penghentian sementara ekspor benih lobster. “Masih dievaluasi. Pak Menko (Luhut) menyebut bila kebijakan ini bagus akan dilanjutkan. Selama eksekusinya tidak ada praktik KKN. Kami harus bedakan antara kebijakan itu salah dengan eksekusi yang salah atau diselewengkan,” tegasnya. (fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI