PSI Tolak Kenaikan Anggaran Dewan, Tsamara Amany: Tak Pantas di Tengah Kesulitan Warga

Senin, 30 November 2020 16:41

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany ikut bangga atas penolakan fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta soal rencana kenaikan anggaran DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, kenaikan anggaran dewan itu tak pantas dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Sungguh bangga melihat keberanian @PSI_Jakartadi DPRD DKI. Sudah benar menolak kenaikan anggaran bagi diri sendiri di tengah masa sulit. Ketika banyak warga kesulitan secara finansial & kesehatan, apakah pantas para wakil rakyat menyetujui kenaikan anggaran untuk diri sendiri?” kata Tsamara di akun Twitter miliknya, Senin (30/11/2020).

Tak sampai di situ, mantan Caleg DPR RI itu juga menyindir politisi dari partai lainnya yang terkesan menyerang kader PSI karena menolak kenaikan anggaran itu.

“Lucu sekali kok yang dipermasalahkan justru parpol yang menolak kenaikan anggaran kegiatan di DPRD DKI. Sikap akhir penolakan itu ada di keputusan fraksi. Itu yang berlaku,” ungkap Tsamara.

“Yang harus dipermasalahkan justru yang konsisten setuju kenaikan anggaran dari awal hingga akhir di masa begini,” lanjut pemilik akun Twitter @TsamaraDKI itu.

Sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Dalam KUA-PPAS itu, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888.681.846.000.

Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, maka total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD.

Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya gaji dan tunjangan anggota parlemen setempat.

Tahun ini, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp111 juta.

Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh). (msn/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI