Sri Mulyani Bakal Punya Kuasa Lebih di KSSK, Rizal Ramli Bilang Begini

Selasa, 1 Desember 2020 17:14

Sri Mulyani (kiri) dan Rizal Ramli (kanan). (Foto: Jawapos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi XI DPR resmi menyerahkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reformasi, Pengembangan, dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law sektor keuangan ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI).

Ekonom Senior, Rizal Ramli menilai draft RUU yang sudah diajukan oleh Komisi XI itu bakal memberikan kekuasaan lebih kepada Menteri Keuangan yang saat ini dijabat oleh Sri Mulyani.

“Ironi yang semakin menjadi-jadi. Kekuasaan semakin ditumpuk, tapi kemampuan untuk selesaikan masalah semakin nihil. Angka-angak pun banyak “bluffing” atau bohongnya. Mau kemana??,” kata Rizal di akun Twitternya, Selasa (1/12/2020).

Dalam draf RUU Omnibus Law sektor keuangan akan menganti beberapa aturan UU yang sebelumnya sudah ada. Salah staunya UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Diketahui UU tentang PPKSK mengatur jalannya tugas dan wewenang dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komisi XI DPR memandang, penting untuk memperhatikan terkait keanggotaan KSSK, tugas, dan wewenang KSSK, dan pertukaran data dan informasi.

Seperti diketahui, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota.

KSSK bertugas untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), melakukan penanganan krisis sistem keuangan, dan melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi SSK normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Bagikan berita ini:
9
6
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar