10 Lembaga Non-Struktural Bubar, Hemat Rp200 Miliar

Rabu, 2 Desember 2020 09:13

BERI PEMAPARAN: Menpan-RB Tjahjo Kumolo saat memberikan pandangannya terhadap rencana pemindahan ASN di sela rangkaian H...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi membubarkan 10 lembaga Non-Struktural (LNS). Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi menjadi alasan. Selain itu, utamanya mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Angkanya, mencapai Rp200 miliar.

Kemarin (1/12), Presiden menetapkan pembubaran 10 Lembaga melalui Peraturan Presiden No. 112/2020. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pembubaran lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tidak menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan.

Tetapi diintegrasikan atau dilakukan oleh instansi yang dimandatkan dalam Perpres tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di lingkungan instansi pemerintah.

Pengintegrasian tugas dan fungsi 10 LNS yang dibubarkan tersebut, berpotensi menghemat anggaran negara. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran 10 LNS tersebut, Kementerian PANRB segera melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian.

Seperti, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta kementerian dan lembaga terkait, dalam hal pengalihan tugas dan fungsi, pendanaan, pegawai, aset maupun arsip pada 10 LNS dimaksud.

Diketahui, selama kurun waktu 2014-2020, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 37 LNS dan mengintegrasikan tugas dan fungsinya ke kementerian dan lembaga yang bersesuaian.

Selanjutnya, sebagai salah satu bagian dari komitmen pemerintah tersebut, khususnya penyederhanaan struktur birokrasi pemerintah, Kementerian PANRB akan terus melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas keberadaan LNS lainnya.

Komentar