Pernyataan Terbaru Aziz Yanuar soal Pemanggilan Habib Rizieq dan Hanif Alatas

Rabu, 2 Desember 2020 09:10
Belum ada gambar

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar. Foto: Firdausi/PojokSatu.id

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar mengkritisi penerapan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dalam kasus kerumunan massa pesta penrikahan putri HRS, di Petamburan, Jakarta Pusat.

Selain Pasal 160 KUHP, tim kuasa hukum juga merasa keberatan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang diterapkan penyidik.

Kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Azis Yanuar menyatakan, Pasal 160 KUHP menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak bisa berdiri sendiri.

Melainkan harus bersandar dengan tindak pidana lainnya.

“Menariknya di sini Pasal 160 KUHP dikaitkan dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan,” katanya, Selasa (1/12/2020).

Menurutnya, tidak ada unsur kedaruratan kesehatan dalam kerumunan massa di acara akad nikah puteri keempat HRS, dengan Irfan Alaydrus.

Sehingga dengan demikian, kata dia penerapan kedua pasal tersebut dinilai kurang tepat disematkan kepada HRS.

Sebab, dari sisi hukun, kondisi kedaruratan masyarakat itu harus diumumkan dan dinyatakan melalui peraturan pemerintah pusat, bukan pernyataan perorangan.

“Oleh karena itu menurut hemat kami, bahwa penerapan Pasal 160 KUHP dan apalagi ditambah Pasal 93 yang tidak memenuhi unsurKedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka seharusnya tidak dapat dikenakan ke Habib Rizieq Shihab,” kata Aziz.

Adapun terkait adanya klaster Covid-19, pasca kerumunan di Petamburan, lanjut dia fakta itu harus dipastikan secara medis.

Bagikan berita ini:
10
1
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar