Terlibat Politik Praktis, Empat Pendamping PKH di Pangkep Dijatuhi Sanksi Kode Etik

ILUSTRASI.

FAJAR.CO.ID, PANGKEP– Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pangkep resmi dijatuhi sanksi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan keterlibatan pada kampanye pilkada Pangkep.

Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam menilai dugaan keterlibatan empat pendamping PKH itu telah dikeluarkan sanksi secara resmi dari Kemensos berupa surat peringatan pertama, sebab diduga melanggar kode etik keluarga harapan.

“Berdasrkan kajian yang telah dilakukan, kami ajukan rekomendasi ke Kemensos untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan empat pendamping tersebut,” ucapnya.

Hasilnya pun Samsir jelaskan bahwa, keempatnya resmi dijatuhi sanksi peringatan pertama dari Kemensos. Itu dikatakan, agar para pendamping lebih hati-hati dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk terlibat politik praktis.

“Aturannya jelas, pendamping itu ada SK Kemensos. Mereka tidak boleh terlibat politik praktis. Ini baru sanksi peringatan pertama. Bisa saja kedepan lebih berat apabila ada kembali ditemukan pelanggaran,” pungkasnya.

Olehnya itu, pihaknya mengingatkan seluruh pendamping untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam bentuk apapun itu.

“Kami ingatkan bahwa pendamping sama sekali tidak boleh terlibat dalam politik. Apalagi mengampanyekan salah satu paslon,” tambahnya.(fit)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR