Sengketa Pulau Kakabia, Rapsel Ali: Dokumen Milik Sulsel Lebih Kuat

Sabtu, 5 Desember 2020 11:51

Rapsel Ali

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Sengketa Pulau Kakabia antara Selayar dan Buton Selatan masih berproses di Kemendagri. Namun dokumen milik Sulsel dinilai lebih kuat.

Sengketa kepemilikan Pulau Kakabia muncul saat pembentukan Kabupaten Buton Selatan, hasil pemekaran kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pulau Kakabia juga tercantum masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan yang disebut sebagai Pulau Kawi-kawia. Ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kisruh memanas saat Pemda Selayar berkunjung ke Kakabia pada akhir Oktober lalu. Mereka menemukan Pemkab Buton Selatan memasang tugu tapal batas di Pulau Kakabia. Bangunan mercusuar yang pernah dibangun saat era Bupati Selayar dijabat Andi Palioi sisa pondasi saja.

Anggota DPR RI asal Sulsel, Rapsel Ali mengatakan akan terus mengawal kasus ini. Pihaknya mengklaim dokumen-dokumen yang dimiliki Pemkab Selayar dan Pemprov Sulsel cukup kuat. Menurutnya, klaim Buton Selatan terhadap Kakabia lemah dari sisi dokumen. Bupati Selayar, Basli Ali pernah menggugat UU ini pada 2018 silam ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dahulu pernah digugat namun putusan MK nomor 24/PUU-XVI/2018 menyebutkan untuk penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi diselesaikan Mendagri. Sebenarnya pada 2011, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia dan masuk wilayah Selayar,” ungkapnya kepada FAJAR, Jumat (4/12/2020).

Komentar