Suap Bansos Juliari P Batubara, KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati

Minggu, 6 Desember 2020 22:11

FOTO : Issak Ramdhani / Fajar Indonesia Network

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami penerapan pasal dengan ancaman pidana mati, dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) bersama empat orang lainnya sebagai tersangka.

“Saya memahami, kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal khususnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait pengadaan barang jasa,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Kuningan, Jakarta, Minggu (6/12).

Ia mengatakan, tim penyidik bakal mendalami unsur-unsur agar memenuhi penerapan pasal tersebut.

“Karena unsur-unsurnya adalah satu setiap orang artinya ada pelaku, kedua ada perbuatan ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaan barangnya,” kata Firli.

Namun, ia mengatakan, saat ini lembaganya masih fokus terhadap penyidikan kasus suap yang menjerat Juliari dan kawan-kawan tersebut.

“Tetapi perlu diingat yang kami sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang kita gelar hari ini,” ucap Firli.

Komentar