Ancaman Hukuman Mati ke Koruptor Bansos, Sekjen DPP IMMIM: Jangan Hanya Tajam ke Orang Kecil

Sekjen DPP IMMIM, HM Ishaq Shamad

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengkaji ancaman hukuman mati untuk tersangka dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Ancaman hukuman mati itu mendapat respon dari Sekjen DPP Ikatan Masjid Musallah Indonesia Muttahidah (IMMIM), HM Ishaq Shamad.

Menurutnya Ishaq Shamad, penetapan sanksi yang akan diberikan kepada menteri yang menjabat di masa kepemimpinan Joko Widodo itu, diharapkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ia berharap KPK tidak hanya menindak masyarakat kecil, namun untuk kelas kakap pun harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Jadi jangan hanya tajam kepada orang-orang kecil yang hanya melakukan pencurian yang tidak seberapa, tapi kelas kakap juga harus hukumannya lebih berat daripada kalangan kalangan yang kecil,” kata Ishaq saat dikonfirmasi melalui sambungan telefon, Senin (7/12/2020).

Menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, kata dia, semata-mata hanya untuk memberikan efek jera kepada orang lain khususnya bagi para pejabat yang menduduki bangku kekuasaan negara.

“Supaya jadi pembelajaran agar tidak melakukan hal yang sama,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Ishaq, jika menyangkut hak masyarakat. Sebagaimana diketahui, Juliari Batubara diduga menggunakan dana bantuan sosial Covid-19 untuk keperluan pribadi.

Lebih jauh, ia menjelaskan dari sisi agama, sebenarnya terdapat hukum Islam yaitu qisas atau pembalasan. Hanya saja, di Indonesia kebijakan tersebut tidak diterapkan dan diganti dengan hukuman seumur hidup.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR