Uang Suap Juliari Batubara 6 Koper, Mulai Rupiah, Dolar AS, hingga Dolar Singapura

Senin, 7 Desember 2020 11:06

Mensos Juliari P.Batubara menyerahkan bantuan sembako kepada nenek Yuliar (berbaring). Foto: Humas Kemensos

Khususnya pengadaan volume banyak/nilai besar, penyedia membuat disclaimer/klausul dalam kontrak/Surat Pesanan bahwa penyedia bersedia sampaikan bukti kewajaran harga dan siap mengembalikan jika ditemukan kemahalan saat audit.

Dengan Surat Edaran LKPP tersebut maka penunjukan langsung dapat dilakukan tidak perlu ada batasan nominal seperti dalam keadaan nondarurat yang tadinya hanya untuk barang yang nilainya kurang dari Rp200 juta dan jasa yang nilainya kurang dari Rp100 juta.

Sehingga panitia pengadaan juga tidak mensyaratkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan kewajaran harga menjadi tanggung jawab penyedia.

LKPP pun menyadari sejumlah risiko, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak tidak terkait dengan penanganan COVID-19; kedua, nilai total pengadaan lebih besar dari anggaran yang tersedia; ketiga, ketidaksesuaian data penyedia, harga barang, jumlah kebutuhan barang, dan jumlah penerima barang.

Keempat, penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kelima, jumlah yang diterima, spesifikasi barang, dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan; dan keenam, risiko “moral hazard”. “Moral hazard” sudah jelas timbul dengan penerimaan dugaan suap sebesar Rp17 miliar kepada Mensos Juliari Peter Batubara.

Padahal Presiden Jokowi mengaku sudah sejak awal memperingatkan para menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi. “Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu.

Komentar


VIDEO TERKINI