Jelang Pencoblosan Pilkada Makassar, KPU: di TPS Kami Tidak Layani Suket

Selasa, 8 Desember 2020 14:56

DEKLARASI. Pasangan bakal calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan wakilnya Fatmawaty Rusdi berfoto bersama elite partai pengusung usai deklarasi menggunakan kapal phinisi yang berlayar di sepanjang Pantai Losari, Kamis, 3 September. ABE BANDOE/FAJAR

“Jadi seperti apa yang disebut Suket Palsu adalah yang terbit setelah bulan Februari 2020, ” terang Romi.

Saat ditanyakan seperti apa langkah KPU mengantisipasi adanya Suket Palsu yang masuk ke TPS dan masih bolehkah wajib pilih menggunakan Suket Domisili, Romi mengatakan, sekarang ini di PKPU No 18 tahun 2020 menjelaskan, bahwa Suket yang  berlaku adalah E-KTP dan Suket.

“Persoalannya sekarang itu,  Dukcapil Makassar terakhir mencetak Suket itu pada bulan Februari 2020, jadi Suket yang keluaran  setelah bulan Februari 2020 itu adalah palsu dan secara otamatis jika ada yang terbit setelah februari 2020 itulah yang kami tidak terima dan untuk prodak Suket terbitan Februari 2020 sudah sistem Barcode, ” ungkap Romi.

Romi menambahkan, intinya kami tidak terima Suket yang terbit setelah bulan Februari 2020.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari ikut angkat bicara terkait maraknya beredar Suket yang ilegal. Nursari dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika menemukan ada oknum yang coba merusak pilkada Makassar dengan cara – cara yang bertentangan dengan peraturan Pemilu.

“Kita tindak tegas jika ada hal yang kami temukan dan itu sebuah pelanggaran di Pilkada Makassar, termasuk penggunaan suket palsu untuk mencoblos di TPS, ” tegas Nursari.

Komentar