Ngotot Jadi Pemantau Pilkada Gowa, Ternyata Ada Indikasi Berpihak Kolom Kosong

Rabu, 9 Desember 2020 19:48

Beredar sebuah foto yang memperlihatkan beberapa selebaran kartu pengenal pemantau Pemilu, yang dibuat salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Gowa.

FAJAR.CO.ID, GOWA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar Indonesia Sulsel, rupanya ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa untuk menjadi lembaga pemantau Pilkada 2020.

Penolakan itu lantaran adanya masalah administrasi dan indikasi berpihak pada Kolom Kosong (Koko), saat mengajukan permohonan untuk menjadi pemantau Pilkada ke KPU Gowa pada 26 November 2020 lalu. 

Meski ditolak, Gempar Indonesia Sulsel tak berkecil hati. Pihaknya menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat selama Pilkada 2020 ini. 

“Kalau lembaga saya terakreditasi di KPU Gowa, maka KPU yang menyiapkan kartu pemantau sesuai permintaan lembaga. Tapi karena tidak diterima, maka lembaga menjalankan fungsinya selaku kontrol sosial,” kata Ketua Umum Gempar Indonesia Sulsel, Amiruddin Karaeng Tinggi, Rabu (9/12/2020). 

Dia melanjutkan, mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2000, UU RI Nomor 8 tahun 1986, Pasal 28 UUD 45 tentang hak kelembagaan dalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial dalam pelaksanaan kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di luar kewenangan institusi fungsional.

“Kami ajukan permohonan tersebut tanggal 26 Nopember 2020. Tapi sampai tanggal 2 Desember, tidak  ada balasan dari KPU Gowa. Apakah diterima atau tidak,” katanya. 

“Ternyata tidak diterima. Maka saya menggunakan hak kami selaku kontrol sosial sebagai mitra dari KPU, Bawaslu, Polri, Jaksa untuk bekerja sama dengan lembaga itu demi untuk terlaksananya Pilkada di Gowa yang aman jujur dan adil. Bukan pemantau,” sambung dia. 

Komentar