Habib Rizieq Shihab Dijerat Pasal Penghasutan, Chandra Purna Irawan Bilang Ini

Jumat, 11 Desember 2020 11:25

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan-- jpnn

Terakhir, kata Chandra, karena unsur hasutan merupakan delik materiel, maka harus terjadi dahulu akibatnya baru kemudian dapat dikenakan pidana.

“Apabila tidak, maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan hasutan,” tegas Chandra.

Pihaknya menegaskan bahwa hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya.

Dalam kasus ini, selain Rizieq Shihab ada lima orang lainnya yang juga dijadikan tersangka yakni ketua panitia berinisial HU, sekretaris panitia berinisial A, MS selaku penanggung jawab, SL selaku penanggung jawab acara, dan terakhir berinisial HI kepala seksi acara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan keenam tersangka tersebut melanggar pasal 160 KUHP dan 216 KUHP. Bunyi pasal 160 KUHP yaitu “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”. (jpnn/fajar)

Komentar