Suap Suami Inneke Disebut Wujud Kedermawanan, ICW: Putusan MA Tidak Masuk Akal

  • Bagikan

“Titik fatal pertimbangan putusan ada pada poin ini, bagaimana mungkin pemberian barang terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan dianggap sebagai sifat kedermawanan? Tindakan tersebut secara terang benderang merupakan tindak pidana suap atau setidak-tidaknya dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Kurnia.

Kurnia menegaskan, sejak awal ICW tidak menaruh kepercayaan pada institusi peradilan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini berangkat dari temuan ICW dalam tren vonis semester pertama tahun 2020. Dalam temuan itu, lanjut Kurnia, rata-rata vonis pelaku korupsi dari Sabang sampai Merauke hanya berkisar 3 tahun penjara. Ditambah lagi dengan gap kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang terpaut sangat jauh.

“Kerugian negara sepanjang semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39,2 triliun, sedangkan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun. Selain itu, mayoritas terdakwa juga diganjar dengan vonis ringan, bayangkan, dari 1.043 terdakwa yang disidangkan, 796 di antaranya divonis di bawah 4 tahun penjara. Jadi, salah satu problem pemberian efek jera ada pada vonis hakim itu sendiri,” beber Kurnia.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Mahkamah Agung dapat menjelaskan logika di balik putusan PK tersebut. Jika tidak, maka putusan ini sangat mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Sehingga semakin menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri,” pungkas Kurnia.

  • Bagikan