Nilai Penahanan HRS Aneh, Demokrat: Keputusan MK Jelas, Perbuatan Penghasutan Saja Tidak Bisa Dipidana

Minggu, 13 Desember 2020 10:09

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12).` (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi ditahan di Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam.

HRS keluar dari ruang penyidik mengenakan baju tahanan orange dengan tangan diikat pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.23 WIB.

Pasal yang disangkakan Polisi ke Habib Rizieq adalah Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan dan kekerasan di depan umum dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Menanggapi itu, Deputi Pembina Kelompok Profesi Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai, pasal yang disangkakan kepada HRS patut dipertanyakan.

“Bahwa terkait hasutan maka hal ini patut dipertanyakan. Kerusakan, kerusuhan, bentrokan dan kekacauan apa yang terjadi?” ujar Taufiqurrahman lewat keterangan tertulisnya, dikutip Ahad (13/12).

Dia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil.

Artinya, kata dia, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya.

“Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana,” kata Taufiq.

Dijelaskan Taufiq terkait unsur hasutan karena deliknya materil, maka harus terjadi dahulu akibatnya baru kemudian dapat dikenakan pidana.

Komentar


VIDEO TERKINI