Nilai Penahanan HRS Aneh, Demokrat: Keputusan MK Jelas, Perbuatan Penghasutan Saja Tidak Bisa Dipidana

Minggu, 13 Desember 2020 10:09

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12).` (Dery Ridwansah/ Jawa...

“Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan hasutan,” paparnya.

Dia menjelaskan, hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya.

“semoga negara kita tetap menjadi negara hukum rechstaat dan bukan menjadi negara kekuasaan machstaat,” pungkasnya.

Berikut bunyi pasal yang disangkakan ke HRS:

Pasal 160 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sedangkan Pasal 216 ayat (1) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Dua pasal tersebut lah yang menjerat HRS hingga menjadi tersangka kasus kerumunan acara pernikahan putrinya di Petamburan dan kemudian ditahan hingga 20 hari ke depan. (fin)

Komentar


VIDEO TERKINI