FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan segera melakukan mutasi besar-besaran. Banyak kekosongan jabatan, terutatama eselon II.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, hal itu mendesak untuk segera dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat.
Rudy menyebut, mutasi mesti dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Adapun jabatan eselon II yang saat ini masih lowong akan dibuka pendaftaran lelang jabatan dalam waktu dekat.
"Eselon II kan regulasinya lelang. Sesegera mungkin, kan ada tahapan administrasi yang harus kita jalani," ujarnya saat ditemui di Baruga Anging Mammiri Rujab Wali Kota Makassar, Senin (14/12/2020).
Kendati tak lama lagi sudah ada Wali Kota Definitif, menurut Rudy, jabatan yang lowong perlu diisi secepatnya. Olehnya, mutasi merupakan kebijakan yang mendesak untuk dilakukan saat ini.
"Sebenarnya tidak terpengaruh dengan Wali Kota baru. Intinya poinnya mengoptimalkan gerakan pelayan pemerintah. Tentu adalah menempatkan orang yang kapabel yang bisa bekerja optimal. Kalau Plt gak maksimal," jelas Rudy.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini berharap mutasi ini segera terealisasi secepatnya. Sehingga, seluruh SKPD dapat mengoptimalkan kinerjanya di tahun 2021.
"Mudah mudahan, secepatnya. Yah karena intinya kita ingin menggerakkan pemerintahan ini secara optimal secepatnya," lanjutnya.
"Karena kalau tidak yang rugi kan masyarakat. Ya kan. Harusnya dilayani dengan baik dan benar. Karena belum ada orangnya, jadi belum maksimal," pungkas Rudy.
Sementara diketahui, ada 12 jabatan Eselon II lowong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Adapun di antaranya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, dan Dinas Kesehatan (Diskes) (ikbal/fajar)
