Penangguhan Penahanan Habib Rizieq, Politikus Gerinda dan PKS Jadi Jaminan

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar saat memberikan keterangan kepada awak media di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (1/12) sore. Foto: Fransikus Adryanto Pratama/JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya. Sebagai penjamin, tim kuasa hukum akan mengajukan pihak keluarga hingga beberapa anggota DPR RI.

“Insyaallah dari lintas fraksinya akan bersedia menjadi penjamin, dikoordinir oleh salah satu orang dari Komisi III DPR,” kata Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar, Senin (14/12).

Aziz mengonfirmasi dua orang anggota dewan yang akan menjadi penjamin yakni politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan politikus Partai Gerindra. “Iya Abu Bakar Al Habsyi (PKS), Pak Habiburakhman (Gerindra) dan lain-lain,” jelasnya.

Surat penangguhan penahanan untuk Rizieq rencananya akan diserahkan hari ini ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Azis menilai jika persangkaan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan kepada Rizieq tidak tepat.

Dia mengungkap, dalam proses pemeriksaan pada Sabtu (12/12) lalu, penyidik memperlihatkan video Rizieq yang mengajak simpatisannya datang ke acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. “Dalam perspektif kami, mengajak ke acara Maulid, acara yang baiklah bukan mengajak berkerumun,” pungkas Aziz.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Penahanan terhitung sejak 12-31 Desember 2020.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR