Kreativitas Pemerintah Penentu Gairah Ekonomi, Latunreng : Pengusaha Perlu Diperhatikan

Rabu, 16 Desember 2020 08:57

Ketua Apindo Sulsel, Latunreng

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah DKI Jakarta memberi relaksasi pajak bagi pelaku usaha. Hal yang sama diharapkan juga bisa berlaku di Sulsel demi gairah ekonomi ke depannya.

Melalui peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 Per 14 Desember, mengatur tentang pemberian keringanan pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020. Diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan keringanan 50 persen dari pokok pajak dan PBB-P2 diberi diskon 20 persen.

Kemudian untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir diberikan penghapusan sanksi administratif. “Artinya kalau pemerintah Sulsel juga bisa lakukan itu, seketika (keringanan) pajak ini bisa menjadi modal. Bukan beban, kerena tujuannya untuk menggerakkan dunia usaha,” kata Ketua Apindo Sulsel, Latunreng, kemarin.

Latunreng berharap, kalau pemerintah memang betul-betul optimis pertumbuhan ekonomi 2021 sudah kembali positif. Maka pemerintah harus kreatif dalam menetapkan kebijakan dalam menggairahkan dunia usaha.

“Kalau dirawat pengusaha, pasti pemerintah untung, Tetapi kalau pemerintah tetap tidak mampu mencari terobosan memberi kemudahan, maka fiskalnya pasti akan kecil terus,” bebernya.

Yang dikeluhkannya adalah, pemerintah masih menekan pajak di depan. Saat usaha baru dirintis, belum jalan, bahkan belum menghasilkan cuan, tetapi pengusaha sudah ditekan pajak bertubi-tubi.

“Coba pemerintah tracking dulu per enam bulan-lah. Biarkan pajak ini jadi menjadi modal dulu. Nah, ketika semuanya laku (menghasilkan) di perbankan bisa di tahan. Berapa yang menjadi pajak dan berapa yang kredit,” pungkasnya.

Kalau ini jalan, Latunreng optimis, ekonomi 2021 akan kembali bergairah. Sebab ekonomi 2021 akan ditentukan seberapa kuat pondasi di 2020 ini.

Ketua BPC PHRI Makassar, Kwandy Salim menilai, keringanan pajak di DKI Jakarta merupakan kebijakan masing-masing kepala daerah. Melihat itu menurutnya, tidak ada salahnya juga diberikan di Makassar.

Apalagi saat ini, katanya okupansi hotel baru bergerak di angka 30 persen. Angka itu belum cukup menutupi operasional. Kondisinya kian buruk, akhir tahun yang biasanya menjadi kesempatan hotel meraup cuan, tahun ini harus nihil.

Aturan Perwali dan instruksi Kapolrestabes di tiadakan acara malam tahun baru. Semua hotel di Makassar tidak boleh menggelar acara, apalagi pake artis. Bahkan untuk makan malam, kata Kwandy di sajikan ke kamar pengunjung.

“Jadi untuk malam tahun baru ini akan sepi. Tidak seperti tahun sebelumnya bisa naik sekitar 70- 85 persen,” cetusnya.

Kondisinya kian berat lagi, pemilik Hotel Anging Mammiri ini bilang, dana hibah yang diharapkan dari kementerian juga belum kunjung cair. “Industri hotel ke depan harus bertahan dan berbenah. Hotel termasuk dalam 3A (Aksebilitas, Amenitas, dan Aktrasi) pariwisata,” pungkasnya. (tam)

Komentar


VIDEO TERKINI