Golkar Bergolak Lagi, Lima Pimpinan Golkar Dilengserkan, DPD I Dinilai Labrak Keputusan DPP

Aksi demo kader Golkar yang menentang keputusan Taufan Pawe beberapa waktu lalu.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pelengseran ketua dan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar di lima daerah di Sulawesi Selatan menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah kader dan fungsionaris partai berlambang pohon beringin.

Pergantian secara tiba-tiba, sepekan pasca Pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota di Sulsel baru-baru ini cenderung dengan nuansa politik “balas dendam”.

Bahkan pencopotan Plt Ketua DPD II Golkar di daerah seperti Kabupaten Barru, Maros, Gowa, Bantaeng dan Sinjai yang dilakukan Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe melalui Ketua Bidang Organisasinya Armin Mustamin Toputiri dianggap melabrak sekaligus melawan keputusan DPP.

Padahal sebelumnya, DPP Golkar telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang perpanjangan masa bakti komposisi dan personalia kepengurusan DPD II Golkar hingga pelaksanaan musda digelar.

“Jadi untuk melakukan kebijakan PLT kepada Ketua DPD II Kab/Kota hasil musda, mesti mendapat persetujuan DPP partai Golkar sebelum melakukan rotasi atau pergantian. Itu semua tertuang dalam tata kerja DPP Golkar dan Juklak,” kata mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai, saat dikonfirmasi, Jumat (18/20/2020).

Risman yang saat ini dipercaya oleh DPP Golkar sebagai Ketua Divisi Bappilu Pilres 2024 menjelaskan, khusus Sulsel perpanjangan masa bakti komposisi dan personalia kepengurusan DPD II sudah pernah diterbitkan perpanjangan sebelum pelaksanaan musda Provinsi atas perintah DPP partai Golkar.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR