KLHK Didesak Usut Tuntas Tambang Batu Bara di Kampung JK

Ilustrasi Tambang batu bara. (FB Labaco Baco)

FAJAR.CO.ID, BONE — Pemerhati Lingkungan Sulsel mendesak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meninjau ulang izin pertambangan batu bara PT Pasir Walennae yang beroperasi di kampung halaman mantan Wakil Presiden RI, Moh Jusuf Kalla (JK).

Pemerintah juga harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengecek tambang batu bara yang berlokasi di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru. Baik itu segi administrasi maupun kerusakan lingkungan. Pemerintah tidak boleh tutup mata.

Ketua Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Sulsel, Muhamnad Yusran mengutarakan, pemerintah daerah sendiri harus melakukan proses pendampingan. Kepatuhannya dulu mengenai dokumen pengelolaan lingkungan hidupnya (DPLH) per semester. Sebab, dalam hal ini ini tidak diketahui masyarakat siapa saja yang terlibat.

“Bukan hanya persoalan CSR. Namun sejauh mana kepatuhan dan ketaatan menjalankan konsistensi yang tertuang dalam dokumen amdal itu sendiri,” katanya Jumat (18/12/2020).

Yusran juga meminta Direktur Jenderal Gakkum KLHK menindak tegas pengelola atau penanggung jawab usaha atau kegiatan pengelolaan tambang batu bara yang tidak mematuhi peraturan, norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan.

“Jika perlu membentuk satuan tugas penegakan hukum terkait aktivitas tambang batu bara di kampung halaman mantan Wapres RI Jusuf Kalla,” tambahnya.

Balai Gakkum juga harus turun langsung melakukan penyelidikan oleh penyidik Kementerian LHK untuk mengembangkan penyidikan terkait dengan tindak pidana berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR