Akan tetapi, hal itu malah tidak pernah ditindak serta diproses secara hukum.

“Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali?” katanya.

Emil juga mempertanyakan bahwa kenapa kepala daerah saja yang harus menanggung.

“Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab?” sambung Emil.

“Mohon maaf jika tidak berkenan,” tandas Ridwan Kamil. (rmol/pojoksatu/fajar)