FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kemenkes menggelar survei penerimaan vaksin Covid-19 mulai 19-30 September. Survei melibatkan 117.814 responden di 34 provinsi secara daring.
Sekitar 65 responden menyatakan bersedia menerima vaksin jika disiapkan pemerintah, sekitar 27 persen ragu dengan rencana pemerintah dan 8 persen menolak.
Berdasarkan survei, tingkat penerimaan vaksin paling tinggi ada di provinsi wilayah Papua, Jawa, dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah. Termasuk Sulsel hanya sekitar 59 persen. Sekitar 2,1 persen responden berasal dari Sulsel.
Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan memang dari hasil survei menunjukkan masih ada penolakan warga. Alasan penolakan secara umum terkait keamanan vaksin. Juga soal efektivitas, kekhawatiran efek samping, termasuk alasan keagamaan seperti kehalalan vaksin.
"Jadi kita minta masyarakat tak perlu khawatir. Vaksin yang akan digunakan nanti akan melewati tahapan uji keamanan, uji mutu, khasiat dari BPOM juga menunggu rekomendasi halal MUI," ungkapnya, Minggu, 20 Desember.
Apalagi, pemilihan vaksin Covid-19 dilakukan pemerintah dengan kajian matang. Seperti keamanan teruji tanpa efek samping erat, efikasi ideal 70 persen minimal 50 persen. Kemudian punya lama perlindungan yang panjang, setidaknya satu tahun.
"Pemerintah pastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman. Juga tentu saja harus lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO. Ini akan terus kita sosialisasikan,” bebernya.
Diakuinya, sosialisasi dan simulasi vaksinasi menjadi penting. Masih cukup banyak waktu sembari menunggu izin BPOM dan MUI. Kemenkes sudah melakukan workshop penyiapan vaksinasi dan pelatihan vaksinasi kepada 29.635 peserta. Di Sulsel ada 1.345 peserta.
"Pemda kita minta intensif simulasi. Sudah ada surat Keputusan Menkes kepada Gubernur/Bupati/Wali kota untuk membentuk tim pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” jelasnya. (fajar)
