Risma Rangkap Jabatan, ICW: Keputusan Tersebut Melanggar UU

Kamis, 24 Desember 2020 20:52

Tri Rismaharini saat serah terima jabatan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (2...

FAJAR.CO.ID — Pengangkatan Tri Rismaharini sebagai menteri memiliki problematika lantaran masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sama-sama tak punya etika publik.

“Lewat pengakuan Risma, bisa terlihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Yang pertama adalah Risma sendiri, kedua adalah Presiden RI Joko Widodo,” kata Egi dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/12).

Menurut Egi, pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi kepada kepentingan publik. Apalagi, pejabat itu sekelas presiden dan wali kota dengan prestasi yang disebut-sebut mentereng.

Egi menyebut terdapat dua undang-undang yang dilanggar dengan rangkap jabatannya Risma. Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 76 huruf h, secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

“Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya,” ujarnya.

Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menteri dan wali kota disebut sebagai pejabat negara. “Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai wali kota atau menteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut,” kata dia.

Komentar