Pesantren FPI vs PTNP, Pengamat: Itu Kesalahannya dari Dua Belah Pihak

Minggu, 27 Desember 2020 22:59

Pesantren Habib Rizieq Shihab di Megamendung Bogor

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dalam persoalan lahan Pesantren Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, bukan murni kesalahan Habib Rizieq Shihab.

Demikian disampaikan pengamat Iwan Nurdin kepada RMOL, menanggapi somasi yang dilayangkan PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN) untuk mengosongkan lahan tersebut.

“Itu kesalahannya dari dua belah pihak,” ujarnya, Minggu (27/12/2020).

“Kenapa sertfikat HGU diberikan negara untuk diusahakan menjadi perkebunan, tidak diusahakan dengan baik lalu bahkan bisa digarap oleh masyarakat?” tanya dia.

Iwan menjelaskan, ketika PTPN tidak menggarap lahan tersebut dan digarap oleh masyarakat, PTPN bisa disalahkan dan posisi masyarakat bisa dibenarkan.

“Karena masyarakat mungkin tidak punya tanah, butuh tanah pertanian dan memggarap tanah-tanah yang tidak digarap PTPN, meskipun HGU PTPN,” katanya.

“Pada fase kedua, ketika masyarakat menjual kepada Habib Rizieq, dan Habib Rizieq membelinya, itu dua-duanya enggak bener,” imbuhnya.

Iwan menegaskan, dengan membeli tanah yang jelas-jelas milik PTPN, Rizieq Shihab dalam posisi yang salah.

“Kenapa? Karena dia membeli tanah yang jelas-jelas itu tanah PTPN yang digarap masyarakat lalu dibeli,” jelasnya.

Semestinya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu bukan bertransaksi dengan masyarakat, melainkan dengan PTPN.

“Harusnya setelah dia menyelesaikan ganti kerugian sama penggarap tanah itu, ya dia bertransaksi dengan PTPN untuk minta pelepasan tanah, sehingga dia punya alat hukum yang sah di atasnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku dikirimi daftar grup penguasa tanah HGU.

Melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd mengatakan setiap grup menguasai tanah HGU ratusan ribu hektar.

“Saya dapat kiriman daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila,” kata Mahfud, dikutip pojoksatu.id dari akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (26/12).

Menurut Mahfud, tanah HGU itu diperoleh oleh penguasa tanah HGU dari pemerintah.

Ia menyebut penguasaan tanah HGU dari waktu ke waktu merupakan limbah masa lalu yang harus diatasi.

Tidak mudah untuk mengatasi masalah tersebut karena tanah yang dikuasai itu memiliki payung hukum yang sah dari Negara.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah harus bisa menyelesaikannya secara hukum.

“Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa,” tandas Mahfud (pojoksatu/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI