Pemkot Berlakukan Jam Malam, Pengamat : Lapangan Kerja Semakin Sulit

Senin, 28 Desember 2020 19:23

Pengamat Pemerintahan, Bastian Lubis

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemberlakuan jam malam oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar banyak menuai kritik. Terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pengamat pemerintahan, Bastian Lubis menganggap kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap pengusaha kecil. Dampaknya bisa memengaruhi perputaran uang dan bisa mengakibatkan pelaku usaha tidak bisa menggaji karyawannya.

“Kebijakan jam malam bagi pedagang warung, restoran, makan cepat saji, kedai kopi di atas pukul19.00 wita ini akan berdampak langsung pada UMKM karena dagangannya sudah pasti tidak laku dan berdampak pada penggajian karyawannya,” ungkapnya Senin (28/12/2020).

Bastian menambahkan, efek dari pembatasan ini juga berdampak pada lapangan kerja yang akan semakin sulit. Utamanya bagi masyarakat kecil.

“Pembayaran cicilan hutangnya serta para konsumen yang seharusnya dapat menciptakan terjadinya multifkier efek bagi peredaran uang di masyarakat Kota Makassar jadi terganggu dan bahkan membuat semakin sulitnya lapangan kerja bagi masyarakat marjinal,” jelasnya.

Lebih jauh Bastian menuturkan, kebijakan ini dianggap tidak didasarkan kajian akademik yang matang. Baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

“Jam malam untuk semua aktifitas perdagangan terkhusus warung makan restoran dan pejualan di malam hari sampai pukul 19.00 wita saja ini merupakan suatu keputusan yang tidak didasarkan pada kajian akademik sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi kesehatan apalagi dari segi ekonomi,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Bastian, pemerintah cukup mendisplinkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat keramaian. Sembari memberi contoh kepada masyarakat. Dengan tidak melakukan perjalan dinas ke luar kota.

“Dari segi kesehatan sudah cukup itu dilakukan PSBB yang sudah efektif hanya tinggal diikuti dengan kedisiplinan oleh aparatur pemerintahnya yang menjadi contoh teladan dengan tetap tidak melakukan keramaian dan perjalanan dinas ke tempat yang potensial zona merah agar tidak terjadi penularan yang masif terutama pada keluarga dan linkungan kantor, serta tetap mensosialisasikan protokol kesehatan di masyarakat,” tutup Rektor Universitas Patria Artha ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan merayakan natal dan tahun baru 2021.

Surat bernomor 003.02/419 S. EDAR/ DISPAR/ XII/ 2020 itu ditandatangani langsung Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang ditujukan kepada pengelola hotel, tempat hiburan malam, cafe dan restoran.

Dalam surat tersebut ditegaskan, jika tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. (ikbal/fajar)

Bagikan berita ini:
5
10
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar