Terkendala Lahan, Pembangunan RPH Terancam Mangkrak

Senin, 28 Desember 2020 21:47

Tidak hanya provinsi, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar untuk pengadaan peralatan RPH pada tahun ini, dan kembali dianggarkan Rp5,7 miliar di APBN 2021.

“Jadi bagaimana komitmen pemkot terkait dengan lahan dan pengelolaan RPH, silahkan tanya ke pak wali,” singkat dia.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Herliani mengaku siap mengelola RPH Tamangapa. Sebab sebelum dikelola oleh perusahaan daerah, RPH sudah terlebih dulu dikelola Dinas Perikanan dan Pertanian.

Hanya tinggal pelatihan untuk melatih kemampuan SDM. Namun ada beberapa SDM yang wajib ada mengelola RPH, seperti doktet hewan, paramedis kesehatan hewan, tenaga teknis yang mengoperasikan RPH, juru jagal, serta tukang daging.

“Ini semua disiapkan secara profesional denga keahliannya, karena kota mau menyiapkan daging yang halal, aman, utuh dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengaku siap menggunakan dana bantuan tak terduga (BTT) jika anggaran pembebasan lahan tidak diakomodir di APBD 2021.

Bagikan berita ini:
2
1
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar