Dilarang Mendagri, Pj Wali Kota Makassar Akan Mutasi Pejabat Pemkot

Selasa, 29 Desember 2020 13:22

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Selain itu, Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, dan Dinas Kesehatan (Diskes).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Surat edaran tersebut terbit, 23 Desember 2020.

Penertiban SE ini dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.SE tersebut juga meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri. (ikbal/fajar)

Komentar