Dilarang Mendagri, Pj Wali Kota Makassar Akan Mutasi Pejabat Pemkot

Selasa, 29 Desember 2020 13:22

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin bersikeras akan tetap melakukan mutasi sejumlah pejabat Pemkot Makassar. Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang.

Rudy beralasan, kekosongan jabatan yang ada tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Perlu diisi secepatnya demi meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Masalah pelayanan tidak bisa menunggu, anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah fungsi pelayanan itu utama, dan pemerintahan melayani makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong makanya diizinkan oleh regulasi,” ungkapnya, Selasa (29/12/2020).

Menurut Rudy, banyak kekosongan jabatan utamanya di tingkat eselon II, sehingga perlu diisi secepatnya. Hal itu diyakininya bisa berdampak kepada tingkat pelayanan.

“Yang namanya itu pesawat, idealnya ada pilot dan co pilot jika ada yang kosong, bagaimana keselamatan penumpang cuman pilot saja sendiri dia harus mengemudikan pesawat 24 jam. Ya harus dong kita isi,” tuturnya.”Saya yakin pusat tidak ingin pemerintahan jalan pincang,” sambung Rudy.Bahkan, Rudy mengaku mutasi akan dilakukan secepatnya. Termasuk lelang untuk pengisian jabatan eselon II.

“Secepatnya. Masalah pelayanan adalah utama dan tanggung jawab saya makanya harus secepatnya,” ucap Kadis PUTR Sulsel itu.

Sementara diketahui, ada 12 jabatan Eselon II lowong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Adapun di antaranya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Selain itu, Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, dan Dinas Kesehatan (Diskes).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Surat edaran tersebut terbit, 23 Desember 2020.

Penertiban SE ini dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.SE tersebut juga meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri. (ikbal/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI