Hampir Setahun Desa Mamminasae Tak Terima BPNT

Selasa, 29 Desember 2020 14:01

Warga Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru tidak menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako selama setahun. Saldonya tetap Rp0.

FAJAR.CO.ID, BONE — Warga Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru tidak menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako selama setahun. Saldonya tetap Rp0.

Pada bulan Agustus 2018 program BPNT sembako tersebut baru cair. Langsung dibagikan selama 4 bulan dari amei sampai Agustus. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan 111 orang, tetapi yang menerima hannya 105, kemudian berubah 103 orang.

“Penyaluran BPNT itu sampai bulan Mei 2019 lancar. Itu nilainya Rp110 ribu dengan rincian 5 kg beras, dan 1 rak telur,” kata agen di Desa Mamminasae, Edi kepada FAJAR Selasa (29/12/2020).

Januari 2020 KPM mendapatkan kenaikan besaran nominal bantuan diikuti dengan bertambahnya jenis bantuan yang diterima. Semula Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu. Warga Mamminasae pun tak merasakan seperti itu. Lebih miris lagi yang dari gunung ketika sudah menyewa ojek turun ke agen mengecek saldonya, alhasil Rp0.

“Kita di sini tak pernah rasakan yang Rp150 ribu. Kita cuman tau pas Rp200 ribu beras yang rinciannya 10 kg, telur 2 rak. Yang menerima ada 94 KPM. Jadi sejak September 2019 KPM baru menerima kembali pada September 2020,” beber Edi.

Kata Edi, pada periode bulan April 2020 ada kartu baru. Sebanyak 35 KPM menerima itu. Dan berlangsung sampai bulan Agustus saja. Pada bulan September baru menerima 94 KPM. “Jadi ada beberapa KPM sebelumnya tidak lagi menerima bantuan. Kita juga bingung kesalahannya di mana, padahal awalnya menerima semuaji,” tuturnya.

Koordinator Daerah BPNT Bone, Akhiruddin menjelaskan total penerima KPM di Desa Mamminasae ada 111, dan mereka menerima di desa tetangga. Kata dia, peneriman pun malas, apalagi ada batas waktu selama 90 hari. Lebih dari itu akan kembali ke kas negara.

Setelah bersurat ke pusat barulah muncul SP2D Desa Mamminasae hanya sekitar 60an KPM. “Mayoritas yang muncul namanya di SP2D adalah KPM PKH. BPNT murni tidak ada namanya lagi karena sudah kembali ke kas negara,” ucapnya.

Disisi lain Polres Bone terus mendalami dugaan permainan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bone yang bergulir sejak sejak Mei 2020 lalu. Sayangnya, hingga saat ini perkara tersebut belum ditemukan titik terang.

Kepolisian Polres Bone menyebutkan kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Kementerian Sosial. “Kita masih menunggu hasil keterangan dari Kementerian Sosial,” sebut Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf.

Meski telah berproses cukup lama kepolisian belum memastikan adanya perbuatan melawan hukum, bahkan ia belum menentukan jadwal hasil pemeriksaan dari kemensos. “Ini masih ditunggu,” bebernya. (agung/fajar)

Komentar