Pj Walikota Makassar Ngotot Lelang Jabatan, Legislator PKS: Mestinya Bapak Tahu Etika Pemerintahan

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar angkat bicara terkait sikap ‘keras’ Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang tetap ngotot membuka lelang untuk 11 jabatan eselon II atau kepala dinas yang lowong di masa akhir jabatannya.

Padahal, Mendagri Tito Karnavian jelas telah melarang kepala daerah untuk melakukan pergantian jabatan atau mutasi pejabat hingga dilantiknya pemimpin terpilih pemenang Pilkada Serentak 2020.

Azwar menyayangkan keputusan Rudy yang dianggapnya menyalahi etika pemerintahan dimana kurang dari 1,5 bulan lagi Walikota terpilih akan menjabat.

“Tidak cocok ini pak Pj, mestinya dia tahu etika pemerintahan. Dia ini hanya pejabat sementara, dan Insya Allah tidak lama lagi Walikota definitif akan dilantik,” cetus Azwar kepada fajar.co.id, Selasa (29/12/2020).

Azwar menegaskan, arahan Mendagri Tito melalui surat edaran (SE) resmi dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sudah benar dan harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah. Termasuk Pj Walikota Makassar.

“Sudah benar arahan pak Mendagri tersebut dan mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Politisi PKS itu, Rudy Djamaluddin tahu diri akan posisinya sebagai pejabat sementara. Jika lelang jabatan tersebut dilakukan menjelang pergantian pucuk pimpinan, justru akan mengacaukan sistem pemerintahan itu sendiri. Sehingga lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR