Pj Walikota Makassar Ngotot Lelang Jabatan, Legislator PKS: Mestinya Bapak Tahu Etika Pemerintahan

Selasa, 29 Desember 2020 13:44

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar

“Etika pemerintahan itu mestinya dia tahu diri. Perangkat pemerintahan itu mesti ada chemistry antar semua tingkatan, agar sinergitas kerja bisa maksimal. Jika sekarang mengangkat pejabat, kemungkinan bisa tidak punya chemistry dengan walikota terpilih. Ini tinggal 1 bulan lebih, jika dia memasang orang-orang yang tidak chemistry dengan Walikota terpilih, maka malah akan merugikan masyarakat Makassar,” papar Azwar lugas.

Meskipun Rudy berkilah hanya melakukan pengisian post jabatan yang kosong, menurut Azwar kelowongan tersebut bisa diisi oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

“Mengisi kekosongan bisa dengan Plt saja dulu. Itu alasan pak Pj saja. Ini tinggal 1 bulan lebih pelantikan walikota definitif,” ketusnya.

Rudy Djamaluddin dalam penjelasannya beralasan bahwa kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.

Karena hal tersebut berimbas kepada pelayanan publik sehingga tidak bisa menunggu terlalu lama. Baginya, fungsi pelayanan publik adalah yang utama dan perlu dimaksimalkan.

“Anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah fungsi pelayanan itu utama dan pemerintahan melayani. Makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong, itu diizinkan oleh regulasi,” ungkapnya.

“Saya yakin, (pemerintah) pusat tidak ingin pemerintahan di daerah jalan pincang,” sambung Rudy.

Diketahui, ada 12 jabatan Eselon II lowong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Diantaranya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).

Komentar


VIDEO TERKINI