Rudy Djamaluddin dalam penjelasannya beralasan bahwa kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.

Karena hal tersebut berimbas kepada pelayanan publik sehingga tidak bisa menunggu terlalu lama. Baginya, fungsi pelayanan publik adalah yang utama dan perlu dimaksimalkan.

“Anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah fungsi pelayanan itu utama dan pemerintahan melayani. Makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong, itu diizinkan oleh regulasi,” ungkapnya.

“Saya yakin, (pemerintah) pusat tidak ingin pemerintahan di daerah jalan pincang,” sambung Rudy.

Diketahui, ada 12 jabatan Eselon II lowong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Diantaranya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).

Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, dan Dinas Kesehatan (Diskes). (endra/fajar)