Pj Walikota Makassar Ngotot Lelang Jabatan, Legislator PKS: Mestinya Bapak Tahu Etika Pemerintahan

Selasa, 29 Desember 2020 13:44

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar angkat bicara terkait sikap ‘keras’ Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang tetap ngotot membuka lelang untuk 11 jabatan eselon II atau kepala dinas yang lowong di masa akhir jabatannya.

Padahal, Mendagri Tito Karnavian jelas telah melarang kepala daerah untuk melakukan pergantian jabatan atau mutasi pejabat hingga dilantiknya pemimpin terpilih pemenang Pilkada Serentak 2020.

Azwar menyayangkan keputusan Rudy yang dianggapnya menyalahi etika pemerintahan dimana kurang dari 1,5 bulan lagi Walikota terpilih akan menjabat.

“Tidak cocok ini pak Pj, mestinya dia tahu etika pemerintahan. Dia ini hanya pejabat sementara, dan Insya Allah tidak lama lagi Walikota definitif akan dilantik,” cetus Azwar kepada fajar.co.id, Selasa (29/12/2020).

Azwar menegaskan, arahan Mendagri Tito melalui surat edaran (SE) resmi dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sudah benar dan harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah. Termasuk Pj Walikota Makassar.

“Sudah benar arahan pak Mendagri tersebut dan mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Politisi PKS itu, Rudy Djamaluddin tahu diri akan posisinya sebagai pejabat sementara. Jika lelang jabatan tersebut dilakukan menjelang pergantian pucuk pimpinan, justru akan mengacaukan sistem pemerintahan itu sendiri. Sehingga lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat.

“Etika pemerintahan itu mestinya dia tahu diri. Perangkat pemerintahan itu mesti ada chemistry antar semua tingkatan, agar sinergitas kerja bisa maksimal. Jika sekarang mengangkat pejabat, kemungkinan bisa tidak punya chemistry dengan walikota terpilih. Ini tinggal 1 bulan lebih, jika dia memasang orang-orang yang tidak chemistry dengan Walikota terpilih, maka malah akan merugikan masyarakat Makassar,” papar Azwar lugas.

Meskipun Rudy berkilah hanya melakukan pengisian post jabatan yang kosong, menurut Azwar kelowongan tersebut bisa diisi oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

“Mengisi kekosongan bisa dengan Plt saja dulu. Itu alasan pak Pj saja. Ini tinggal 1 bulan lebih pelantikan walikota definitif,” ketusnya.

Rudy Djamaluddin dalam penjelasannya beralasan bahwa kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.

Karena hal tersebut berimbas kepada pelayanan publik sehingga tidak bisa menunggu terlalu lama. Baginya, fungsi pelayanan publik adalah yang utama dan perlu dimaksimalkan.

“Anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah fungsi pelayanan itu utama dan pemerintahan melayani. Makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong, itu diizinkan oleh regulasi,” ungkapnya.

“Saya yakin, (pemerintah) pusat tidak ingin pemerintahan di daerah jalan pincang,” sambung Rudy.

Diketahui, ada 12 jabatan Eselon II lowong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Diantaranya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik).

Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, dan Dinas Kesehatan (Diskes). (endra/fajar)

Komentar