Soal Pembubaran FPI, Amnesty International: Semakin Menggerus Kebebasan Sipil di Indonesia

Rabu, 30 Desember 2020 21:50

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). Foto: ANTARA/Anita Permata Dewi

Meski begitu, Usman mengingatkan terdapat aturan yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenag-wenang negara.

Tindakan sewenag-wenang itu, dinilainya, sama dengan hukum yang melindungi hak asasi manusia.

“Yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya. Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional, termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak,” tutur Usman.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pelarangan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020).

Pelarangan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh enam menteri dan kepala lembaga.

Para menteri dan kepala lembaga itu, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafly Amar. (fin)

Bagikan berita ini:
2
9
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar