FPI Dibubarkan, Ahmad Basarah Sebut Langkah Pemerintah Sudah Tepat

Kamis, 31 Desember 2020 08:54

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (dok MPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DPR RI Ahmad Basarah menilai, Front Pembela Islam (FPI) memang harusnya sudah bubar sejak 2019.

Itu mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa SKT FPI berlaku sampai 20 Juni 2019.

Sampai saat ini, ormas besutan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu belum juga bisa memenuhi perpanjangan SKT.

“Berdasarkan prosedur hukum ini saja sebenarnya secara de jure terhitung 21 Juni 2019 FPI sudah dianggap bubar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah untuk hidup di wilayah hukum NKRI,” ujarnya Basarah kepada wartawan, Rabu (30/12).

Wakil Ketua MPR RI ini meminta kepada seluruh organisasi masyarakat yang ada di tanah air untuk mengambil pelajaran penting dari kejadian ini.

Dia menilai bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mendirikan organisasi dijamin konstitusi. Namun, itu semua tidak berarti bebas tanpa batas.

“Setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

“Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali kali membuat onar, menggangu ketertiban umum, apalagi merobek sendi-sendi kebhinnekaan di tanah air,” sambung dia.

Komentar