FPI Dibubarkan, Ahmad Basarah Sebut Langkah Pemerintah Sudah Tepat

Kamis, 31 Desember 2020 08:54

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (dok MPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DPR RI Ahmad Basarah menilai, Front Pembela Islam (FPI) memang harusnya sudah bubar sejak 2019.

Itu mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa SKT FPI berlaku sampai 20 Juni 2019.

Sampai saat ini, ormas besutan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu belum juga bisa memenuhi perpanjangan SKT.

“Berdasarkan prosedur hukum ini saja sebenarnya secara de jure terhitung 21 Juni 2019 FPI sudah dianggap bubar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah untuk hidup di wilayah hukum NKRI,” ujarnya Basarah kepada wartawan, Rabu (30/12).

Wakil Ketua MPR RI ini meminta kepada seluruh organisasi masyarakat yang ada di tanah air untuk mengambil pelajaran penting dari kejadian ini.

Dia menilai bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mendirikan organisasi dijamin konstitusi. Namun, itu semua tidak berarti bebas tanpa batas.

“Setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

“Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali kali membuat onar, menggangu ketertiban umum, apalagi merobek sendi-sendi kebhinnekaan di tanah air,” sambung dia.

Politisi PDIP ini menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Maka, atas nama hukum tersebut, seluruh masyarakat harus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan kebebasan berserikat dan berkumpul yang berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk pelarangan kegiatan ormas yang dinilai telah melanggar undang-undang.”

“Hal ini agar tercipta kehidupan demokrasi yang aman dan tertib dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila,” tandasnya.

Pendapat senada juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

“Sikap pemerintah melarang organisasi Front Pembela Islam, ini suatu langkah keberanian dari sebuah pemerintah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Masinton, Rabu (30/12/2020) malam.

Anggota Komisi XI DPR RI ini lantas menyinggung aksi-aksi ormas Habib Rizieq Shihab itu selama ini.

“Apalagi kita tahu organisasi FPI dalam kehadirannya, sejarahnya, track record-nya, itu menciptakan ketakutan di masyarakat, mengatasnamakan agama,” ujarnya.

Legislator asal dapil DKI Jakarta ini menilai, gerakan politik FPI juga bertentangan dengan ideologi negara.

“Kemudian melakukan politik yang bertentangan dengan ideologi negara dalam hal ini Pancasila dan kebinekaan,” lanjutnya.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi keberanian pemerintah melarang semua aktivitas organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara, termasuk FPI.

“Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu langkah tepat,” tegasnya.

Sementara bagi pihak-pihak yang tidak puas, termasuk itu dari eks FPI, mereka menurutnya bisa menempuh upaya hukum yang tersedia.

“Nah, pihak-pihak yang tidak puas bisa melakukan upaya hukum, baik itu gugatan ke PTUN maupun upaya hukum lainnya karena kita negara hukum,” tandasnya. (jpnn/pojoksatu/fajar)

Komentar