Demokrasi di Era Jokowi, Fadli Zon Beberkan 4 Alasan Kemunduran

Jumat, 1 Januari 2021 11:10

Fadli Zon membaca buku Demokrasi Kita karya Bung Hatta (ist)

Dia melanjutkan, selain empat variabel yang turun tadi, ada juga beberap variabel penting lain yang skornya masih tergolong buruk (di bawah 60), yaitu (1) ancaman kekerasan yg menghambat kebebasan berekspresi sebesar (57,35 poin); (2) persentase anggota dewan perempuan (58,63 poin); serta (3) demonstrasi kekerasan (30,37 poin).

“Dalam pengukuran Indeks Demokrasi, skor di bawah 60 dianggap sebagai indikator yang buruk bagi demokrasi,” cetusnya.

Ketiga, lanjutnya, kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan Presiden dan eksekutif.

“Bayangkan, dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perppu, Presiden kini bisa mengubah lebih dari lima undang-undang sekaligus, tanpa perlu lagi persetujuan DPR RI,” ucapnya.

Dia mencontohkan, Perppu Corona 2020, yang mengubah 8 UU sekaligus, yaitu (1) UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR, (2) UU Keuangan Negara, (3) UU Perpajakan, (4) UU Kepabeanan, (5) UU Penjaminan Simpanan, (6) UU Surat Utang Negara, (7) UU Bank Indonesia, dan (8) UU APBN 2020.

“Selain itu, hanya dengan satu draf RUU, kini Presiden bisa mengubah 79 undang-undang sekaligus, seperti terjadi dengan Omnibus Law Cipta Kerja,” jelas Fadli Zon.

Dia menilai, perppu Corona dan Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif.

“Ini adalah cermin kemunduran demokrasi yang sangat kentara” kata Fadli.

Komentar