Demokrasi Dinilai Mundur di Era Jokowi, Ferdinand: Perasaan Fadli Zon Saja

Jumat, 1 Januari 2021 13:30

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. (@FerdinandHaean3/Twitter)

“Seorang profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, Allen Hicken mengatakan, ada dua lembaga penting yang jadi ikon demokrasi di Indonesia, dan keduanya, menurut Hicken, telah dikooptasi dan dimandulkan fungsinya di bawah pemerintahan Jokowi. Kedua lembaga itu adalah KPK dan MK,” jelas Fadli Zon melalui siaran persnya, Jumat (1/1).

Kata Fadli Zon, menjelang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi UU KPK dan UU MK. Sesudah UU MK direvisi, keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan Pemerintah.

Yang kedua, sambung Politikus Partai Gerindra ini, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Meskipun indeks demokrasi Indonesia secara agregat membaik, namun menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun,

“Yaitu (1) kebebasan berbicara (turun dari 66,17 poin pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019); (2) kebebasan berkumpul (turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin); (3) peran partai politik (turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin); dan (4) Pemilihan umum yang bebas dan adil (turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin). Ini adalah variabel yang skornya paling anjlok,” paparnya.

Dia melanjutkan, selain empat variabel yang turun tadi, ada juga beberap variabel penting lain yang skornya masih tergolong buruk (di bawah 60), yaitu (1) ancaman kekerasan yg menghambat kebebasan berekspresi sebesar (57,35 poin); (2) persentase anggota dewan perempuan (58,63 poin); serta (3) demonstrasi kekerasan (30,37 poin).

Komentar