Demokrasi Dinilai Mundur di Era Jokowi, Ferdinand: Perasaan Fadli Zon Saja

Jumat, 1 Januari 2021 13:30

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. (@FerdinandHaean3/Twitter)

“Dalam pengukuran Indeks Demokrasi, skor di bawah 60 dianggap sebagai indikator yang buruk bagi demokrasi,” cetusnya.

Ketiga, lanjutnya, kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan Presiden dan eksekutif.

“Bayangkan, dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perppu, Presiden kini bisa mengubah lebih dari lima undang-undang sekaligus, tanpa perlu lagi persetujuan DPR RI,” ucapnya.

Dia mencontohkan, Perppu Corona 2020, yang mengubah 8 UU sekaligus, yaitu (1) UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR, (2) UU Keuangan Negara, (3) UU Perpajakan, (4) UU Kepabeanan, (5) UU Penjaminan Simpanan, (6) UU Surat Utang Negara, (7) UU Bank Indonesia, dan (8) UU APBN 2020.

“Selain itu, hanya dengan satu draf RUU, kini Presiden bisa mengubah 79 undang-undang sekaligus, seperti terjadi dengan Omnibus Law Cipta Kerja,” jelas Fadli Zon.

Dia menilai, perppu Corona dan Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif.

“Ini adalah cermin kemunduran demokrasi yang sangat kentara” kata Fadli.

Dan keempat, masih kata Fadli Zon, semakin besarnya impunitas yang dimiliki Presiden. Amandemen UUD 1945 sebenarnya telah memberikan perlindungan yang sangat besar kepada Presiden.

“Kini, Presiden tak bisa lagi dengan mudah dijatuhkan oleh DPR RI,” pungkasnya. (riz/fin)

Komentar


VIDEO TERKINI