Maklumat Kapolri Ancam Kerja-kerja Jurnalis, Organisasi Pers Desak Pasal 2d Dicabut

Kapolri Jenderal Idham Azis. (Iwan Tri Wahyudi/Fajar Indonesia Network)

FAJAR.CO.ID — Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) menuai kritik. Sebab dalam maklumat tersebut, poin nomor 2 huruf d yang berbunyi masyarakat dilarang untuk mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menilai, maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan karena tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

“Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” kata Manan dalam keterangannya, Jumat (1/1).

Manan memandang, maklumat tersebut mengancam tugas jurnalis dan media massa yang bertugas mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan menjamin kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Isi maklumat itu akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai pelarangan penyiaran, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers,” sesal Manan.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR