Soal Pelarangan FPI, Begini Kata Staf Ahli Menkominfo

Aparat menurunkan semua atribut FPI di maskas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). Foto JawaPos.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto meluruskan pendapat soal pernyataan pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12) lalu.

Ia menilai, banyak pihak yang salah persepsi atas pengumuman pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan kepala lembaga tersebut dengan pembubaran FPI.

Padahal, kata dia, FPI sejatinya sudah tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sejak Juni 2019 lalu lantaran tidak mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah.

“Bnyk yg mengira kemarin itu pembubaran FPI. Padahal FPI sdh tdk punya legal standing sbg Ormas sjk Juni 2019, krn tdk lg punya SKT,” ujar Henry melalui akun Twitter @henrysubiakto, Jumat (1/1).

Ia menganggap, apa yang dilakukan pemerintah saat itu merupakan sebuah bentuk penegakkan hukum terhadap kedudukan FPI dengan melarang aktivitas ormas tersebut.

“Yg dilakukan pemerintah kemarin adlh penegakkan hukum, yaitu pelarangan aktivitas apapun atas nama FPI. Bukan pembubaran,” ucapnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Komentar


KONTEN BERSPONSOR