Politisi Demokrat: Sejak Era Soeharto, Baru Kali Ini Dengar Maklumat Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis. (Iwan Tri Wahyudi/Fajar Indonesia Network)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Maklumat Mak/1/I/2021 di awal tahun 2021. Maklumat tersebut melarang masyarakat mengakses konten terkait Front Pembela Islam (FPI) di website, maupun media sosial.

Maklumat Kapolri dengan nomor: Mak/1/I/2021 tersebut tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, semenjak dirinya menjadi mahasiswa dan aktivis di era Presiden Soeharto, baru di era Joko Widodo dirinya mendengar tentang maklumat Kapolri.

“Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar Maklumat Kapolri,” kata Rachland di twitternya, Sabtu (2/1).

Dia bilang, sepengetahuannya bahwa pembatasan hal masyarakat itu harus melalui Undang-undang.

“Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi,” katanya.

Rachland juga menyertakan bunyi pasal 28f UU 1945 tentang kebebasan memperoleh informasi.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran,” demikian tulisnya.

Berikut empat poin maklumat Kapolri:

Pertama, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR