Anggota Komisi I: Biar Kedudukannya Jelas, Lebih Baik FPI Jadi Parpol Saja

Minggu, 3 Januari 2021 16:11

FPI

Paket UU Politik terdiri dari UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 7/2017 tentang Pemilu, dan UU 6/2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi UU Pilkada. TB Hasanuddin menjelaskan, dalam Pasal 11 UU 2/2011 tentang Partai Politik, mengatur tentang fungsi partai politik.

Pasal 11 menjelaskan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun aspirasi.

Juga penyalur aspirasi poliitk masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

“Pasal 12 UU 2/2011 juga mengatur hak partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum baik legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. “Nah, kalau FPI ingin berkuasa atau ingin memberlakukan ikut berdemokrasi, sebaiknya dirikan bukan sekedar Forum, dirikan saja partai,” sambungnya.

Hasanuddin mengungkap, dengan partai politik maka FPI dapat masuk dalam infrastruktur politik yang legal. Bahkan, FPI bisa Ikut pemilu, memiliki perwakilan di legislatif atau eksekutif serta dapat pula mengusung Habib Rizieq Shihab alias HRS sebagai calon presiden.

Komentar


VIDEO TERKINI